Penulis: KIM Ario

Jakarta (11/3). Untuk menentukan awal Ramadan 1445 H, Kementerian Agama RI menggelar sidang isbat di Auditorium H.M Rasjidi, Kemenag, Jakarta Pusat, Minggu, 10/3. Sidang isbat itu melibatkan Tim Hisab Rukyat Kemenag, perwakilan ormas Islam, para duta besar, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), serta mengundang Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Komisi VIII DPR RI. Melalui konferensi pers, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyampaikan bahwa hilal sudah di atas ufuk dan tidak memenuhi standar kriteria baru serta ketiadaan laporan penglihatan hilal. Sehingga 1 Ramadan ditetapkan…

(Baca selengkapnya...)

Kediri (7/3). Pondok Pesantren (ponpes) Wali Barokah bekerja sama dengan Bank Syariah Indonesia (BSI) mendigitalkan transaksi 4.000-an santri. Digitalisasi tersebut memudahkan para santri dalam transaksi, sekaligus memudahkan pengurus mengelola keuangan Ponpes Wali Barokah. “Penggunaan smart card merupakan langkah pondok pesantren kami, dalam mendigitalisasi transaksi dan memungkinkan segala transaksi tanpa uang tunai atau cashless. Resiko santri kehilangan uang semakin rendah dan memudahkan para pengurus dan orangtua santri dalam pengelolaan pembiayaan untuk pondok pesantren,” ungkap Ketua Yayasan Wali Barokah KH Achmad Fawwas Abdul Aziz, di sela-sela peluncuran smart card BSI, di Ponpes…

(Baca selengkapnya...)

Jakarta (28/2). Partai politik (Parpol) berorientasi untuk meraih kekuasaan, sementara organisasi kemasyarakatan (Ormas) bergerak dalam pemberdayaan. Namun, ormas bisa mewujudkan demokrasi yang berkualitas dengan syarat, keberadaannya dirasakan manfaatnya bagi masyarakat. “Ormas hadir karena buntunya aspirasi yang dirasakan oleh sekelompok orang atau masyarakat tertentu. Mereka lalu menghimpun diri dalam sebuah organisasi, agar aspirasinya didengar atau bisa berbuat lebih banyak untuk komunitasnya,” ungkap Ketua Umum DPP LDII KH Chriswanto Santoso. Kehadiran ormas di Indonesia telah ada sejak awal abad 20 untuk memperjuangkan nasib masyarakat terhadap kebijakan pemerintah kolonial. Bahkan, bila ditarik mundur…

(Baca selengkapnya...)

Jakarta (28/2). Departemen Pendidikan Keagamaan dan Dakwah (PKD) DPP LDII menyelenggarakan latihan teori dan praktik melihat hilal. Pelatihan tersebut diikuti DPW LDII dari seluruh Indonesia, yang berlangsung di Pondok Pesantren Minhaajurrosyidin, Jakarta, pada Selasa (27/2). “Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya DPP LDII dalam meningkatkan kualitas pelatihan dan pelatihan hisab rukyat guna menghadapi pengamatan hilal bulan Ramadan 1445 Hijriyah,” ujar Ketua Departemen PKD DPP LDII, KH Aceng Karimullah saat membuka acara. Ia mengatakan, tujuan dari pelatihan ini adalah mempersiapkan tim yang terlatih untuk mewakili DPW dan DPD LDII dari seluruh…

(Baca selengkapnya...)

Kendari (29/1). Ketua Umum DPP LDII KH Chriswanto Santoso mengajak rakyat Indonesia menapaki tahapan Pemilu dengan rasional dan dewasa. Tahapan Pemilu salah satunya adalah debat capres dan cawapres yang menguras emosi pemirsa. “Debat capres dan cawapres adalah ajang kampanye untuk memaparkan program dan saling menguji program para kandidat, juga pemahaman dan pengetahuan terhadap isu-isu nasional dan global. Dan harus diingat di dalamnya ada juga pertunjukan atau drama untuk menarik simpati. Bahkan bila memungkinkan ada peluang untuk mengurangi popularitas pihak lain,” ungkap KH Chriswanto dalam acara Konsolidasi Organisasi yang diadakan DPW…

(Baca selengkapnya...)

Jakarta (20/1). Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dan DPP LDII menyepakati pembukaan 1.000 warung rakyat saat Rapat Kerja Nasional LDII pada 7 November 2023. Kedua belah pihak meyakini, warung rakyat dapat memberdayakan ekonomi masyarakat sekaligus merintis jalan memperbanyak wirausahawan UMKM. Hal tersebut ditegaskan kembali oleh Ketua Umum DPP LDII KH Chriswanto Santoso, bahwa program “Warung Rakyat Kementerian Perdagangan”, sejalan dengan program Usaha Bersama (UB) yang digalakkan LDII. “UB kami gerakkan mulai tahun 1998, sejak krisis melanda Indonesia. Lebih dari 25 tahun. Untuk pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang memiliki daya tahan kuat terhadap…

(Baca selengkapnya...)