Kategori: Berita Nasional

Jakarta (23/3). Ketua Umum DPP LDII KH Chriswanto Santoso mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjadikan Ramadan sebagai pendingin panasnya tahun politik. Kompetisi sudah saatnya diubah menjadi kolaborasi untuk memajukan negeri. Hal tersebut ia sampaikan saat berbuka puasa bersama dengan para wartawan di Kantor DPP LDII, Jakarta, pada Sabtu (23/3), “Hasil Pemilu tentu memuaskan pemenang, namun juga mendatangkan ketidakpuasan bagi mereka yang kalah. Untuk itu, dengan ketenangan hati dalam Ramadan ini menjadi momentum yang tepat untuk introspeksi demokrasi kita,” tutur KH Chriswanto. KH Chriswanto memberi catatan Pemilu 2024 menjadi Pemilu yang…

(Baca selengkapnya...)

Jakarta (17/3). Bencana banjir di sejumlah wilayah seperti di Pesisir Selatan Sumatera Barat, Pesisir Utara Jawa yang memutus perjalanan kereta Jakarta-Surabaya, dan beberapa wilayah di Kalimantan mengundang keprihatinan berbagai pihak. Ketua Umum DPP LDII KH Chriswanto Santoso mengimbau mental kebencanaan, termasuk sadar lingkungan harus terus ditingkatkan. “Bencana hidrometeorologi ini selalu berulang, tanah longsor dan banjir membayangi masyarakat. Pengulangan inilah yang harus jadi perhatian semua pihak, agar bisa diantisipasi. Mental kebencanaan harus terus ditumbuhkan, baik di pihak berwenang terutama kepala daerah dan masyarakat,” ujar KH Chriswanto dalam keterangannya. Menurutnya, bencana tidak…

(Baca selengkapnya...)

Jakarta (11/3). Untuk menentukan awal Ramadan 1445 H, Kementerian Agama RI menggelar sidang isbat di Auditorium H.M Rasjidi, Kemenag, Jakarta Pusat, Minggu, 10/3. Sidang isbat itu melibatkan Tim Hisab Rukyat Kemenag, perwakilan ormas Islam, para duta besar, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), serta mengundang Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Komisi VIII DPR RI. Melalui konferensi pers, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyampaikan bahwa hilal sudah di atas ufuk dan tidak memenuhi standar kriteria baru serta ketiadaan laporan penglihatan hilal. Sehingga 1 Ramadan ditetapkan…

(Baca selengkapnya...)

Kediri (7/3). Pondok Pesantren (ponpes) Wali Barokah bekerja sama dengan Bank Syariah Indonesia (BSI) mendigitalkan transaksi 4.000-an santri. Digitalisasi tersebut memudahkan para santri dalam transaksi, sekaligus memudahkan pengurus mengelola keuangan Ponpes Wali Barokah. “Penggunaan smart card merupakan langkah pondok pesantren kami, dalam mendigitalisasi transaksi dan memungkinkan segala transaksi tanpa uang tunai atau cashless. Resiko santri kehilangan uang semakin rendah dan memudahkan para pengurus dan orangtua santri dalam pengelolaan pembiayaan untuk pondok pesantren,” ungkap Ketua Yayasan Wali Barokah KH Achmad Fawwas Abdul Aziz, di sela-sela peluncuran smart card BSI, di Ponpes…

(Baca selengkapnya...)

Jakarta (28/2). Partai politik (Parpol) berorientasi untuk meraih kekuasaan, sementara organisasi kemasyarakatan (Ormas) bergerak dalam pemberdayaan. Namun, ormas bisa mewujudkan demokrasi yang berkualitas dengan syarat, keberadaannya dirasakan manfaatnya bagi masyarakat. “Ormas hadir karena buntunya aspirasi yang dirasakan oleh sekelompok orang atau masyarakat tertentu. Mereka lalu menghimpun diri dalam sebuah organisasi, agar aspirasinya didengar atau bisa berbuat lebih banyak untuk komunitasnya,” ungkap Ketua Umum DPP LDII KH Chriswanto Santoso. Kehadiran ormas di Indonesia telah ada sejak awal abad 20 untuk memperjuangkan nasib masyarakat terhadap kebijakan pemerintah kolonial. Bahkan, bila ditarik mundur…

(Baca selengkapnya...)

Jakarta (28/2). Departemen Pendidikan Keagamaan dan Dakwah (PKD) DPP LDII menyelenggarakan latihan teori dan praktik melihat hilal. Pelatihan tersebut diikuti DPW LDII dari seluruh Indonesia, yang berlangsung di Pondok Pesantren Minhaajurrosyidin, Jakarta, pada Selasa (27/2). “Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya DPP LDII dalam meningkatkan kualitas pelatihan dan pelatihan hisab rukyat guna menghadapi pengamatan hilal bulan Ramadan 1445 Hijriyah,” ujar Ketua Departemen PKD DPP LDII, KH Aceng Karimullah saat membuka acara. Ia mengatakan, tujuan dari pelatihan ini adalah mempersiapkan tim yang terlatih untuk mewakili DPW dan DPD LDII dari seluruh…

(Baca selengkapnya...)

Kendari (29/1). Ketua Umum DPP LDII KH Chriswanto Santoso mengajak rakyat Indonesia menapaki tahapan Pemilu dengan rasional dan dewasa. Tahapan Pemilu salah satunya adalah debat capres dan cawapres yang menguras emosi pemirsa. “Debat capres dan cawapres adalah ajang kampanye untuk memaparkan program dan saling menguji program para kandidat, juga pemahaman dan pengetahuan terhadap isu-isu nasional dan global. Dan harus diingat di dalamnya ada juga pertunjukan atau drama untuk menarik simpati. Bahkan bila memungkinkan ada peluang untuk mengurangi popularitas pihak lain,” ungkap KH Chriswanto dalam acara Konsolidasi Organisasi yang diadakan DPW…

(Baca selengkapnya...)

Jakarta (20/1). Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dan DPP LDII menyepakati pembukaan 1.000 warung rakyat saat Rapat Kerja Nasional LDII pada 7 November 2023. Kedua belah pihak meyakini, warung rakyat dapat memberdayakan ekonomi masyarakat sekaligus merintis jalan memperbanyak wirausahawan UMKM. Hal tersebut ditegaskan kembali oleh Ketua Umum DPP LDII KH Chriswanto Santoso, bahwa program “Warung Rakyat Kementerian Perdagangan”, sejalan dengan program Usaha Bersama (UB) yang digalakkan LDII. “UB kami gerakkan mulai tahun 1998, sejak krisis melanda Indonesia. Lebih dari 25 tahun. Untuk pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang memiliki daya tahan kuat terhadap…

(Baca selengkapnya...)

Jakarta (24/12). Intoleransi membayangi pluralitas di Indonesia, meskipun negara menjamin kebebasan dalam kehidupan beragama. Pernyataan tersebut mencuat dalam forum diskusi terpumpun (FGD) Kebangsaan Seri 1 bertema “Menjajaki Pentingnya Penyusunan Undang-undang Toleransi” yang dihelat DPP LDII, di Jakarta pada Sabtu (23/12). “Ketika negara ini dibentuk, sebagai negara Pancasila, maka keberagaman diakui. Maka pemerintah menjamin terciptanya kehidupan yang rukun dan bertoleransi, sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945,” ujar Wakil Menteri Agama RI, Saiful Rahmat Dasuki. Menurutnya, banyak konflik yang melibatkan kehidupan beragama, membutuhkan perhatian dan langkah antisipatif pemerintah. “Sisi yuridis, perlu perundang-undangan yang…

(Baca selengkapnya...)